Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta penjelasan kepada Ketua Kompolnas Mahfud MD soal 'kerajaan sambo'. Dia menanyakan apakah kerajaan sambo berkaitan dengan diagram konsorsium 303 yang beredar. 


"Dari info yang saya ketahui, Prof paham betul ini (soal diagram Konsorsium 303). Mungkin nggak mau kasih tahu di umum, ya, nggak papa. Prof katanya paham. Sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat besar. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita setidaknya, Prof?" kata Arteria dalam rapat komisi III dengan Kompolnas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).     


Mahfud pun menjelaskan, bahwa kerajaan sambo yang disebut bukan berkaitan dengan diagram Konsorsium 303. Dia sendiri pun tidak mengetahui perihal Konsorsium 303 itu. 


"Soal gambar-gambar itu saya sudah dapat tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu, tapi saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu. Saya malah nggak tahu yang begitu," tutur Mahfud. 


Menurut Menko Polhukam ini, Kerajaan Sambo merujuk pada jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Dia pun mengusulkan kewenangan dan tugas divisi tersebut dipisah seperti trias politica yang terbagi legislatif, eksekutif dan yudikatif. 


"Yang saya katakan itu Divisi Propam itu. Setiap biro ini kalau dia memeriksa ini produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki, harus Pak Sambo. Kalau dia menghukum harus juga Pak Sambo. Kenapa ini tidak dipisah saja kayak kita buat trias politica. Yang meriksa dan yang menyelidiki dan yang memutuskan beda dong," papar Mahfud.


Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan, Ferdy Sambo memiliki kelompok besar di internal Polri. Dia mengibaratkan kelompok Ferdy Sambo ini sebagai kerajaan yang berkuasa. 


"Kalau ini tidak antar institusi, tetapi di dalamnya (Polri) sendiri ada banyak masalah. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural. Karena ini tidak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri yang seperti menjadi kerajaan Polri di dalamnya, seperti sub Mabes yang sangat berkuasa," kata Mahfud dalam kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip merdeka.com Kamis (18/8). 


Menurut Mahfud, hal ini yang menyebabkan pengusutan kasus penembakan Brigadir J banyak hambatan. Bahkan hambatan dirasakan pula oleh Kapolri. 


Melihat hal tersebut, Mahfud menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu melakukan pembenahan internal. 


"Disembunyikan dari Kapolri oleh orang-orangnya Sambo. Sehingga Kapolri agak terasa lambat. Tetapi dia kan responsif terhadap isu-isu dari luar, misalnya komunikasi dengan kita dengan masyarakat. Dia jalan sehingga semuanya selesai meski agak terlambat," tegas Mahfud. merdeka.com